Secercah Harapan dari Sudut Malabar

Oase itu terletak di ujung jalan Malabar.  Sekelompok pedagang kaki lima berjualan di sana. Yang mepet dengan jalan Pajajaran adalah penjaja makanan dan minuman ringan. Sebelah kanannya adalah penjual mie ayam disusul oleh penjual sate Madura. Mereka berdiam di bawah kerindangan pepohonan yang terpelihara dengan apik. Sore itu Bogor menyajikan keromantisan. Cuaca teduh, hawa sejuk, jalanan mulus terhampar. Bogor memang menyajikan sesuatu yang berbeda

Pria penjual makanan dan minuman ringan itu berusia 45 tahun. Kehidupannya dijalani di sudut jalan ini. Berjualan sudah dia lakoni sejak tahun 1992, jauh sebelum krisis moneter melanda negeri ini. Dia kelahiran Darmaga, sebuah daerah berjarak sekitar 15 kilometer dari pusat kota ini. Raut wajahnya ceria. Ketika saya bertandang kepadanya tadi siang untuk memuaskan dahaga, dia menyambut saya dengan senyum luar biasa. Kali ini tujuan kedatangan saya berbeda.

“Ngopi lagi, Ak?” sambutnya.

“Nggak, Pak. Yang lain aja. Pulpy juga boleh,” ujar saya.

Sejurus kemudian minuman dalam kemasan itu tersaji di depan saya. Kepadanya saya ajukan pertanyaan sederhana, “Bapak bayar pajak?”

“Pajak apa nih, Ak?”

Lalu secara umum saya jelaskan maksud pertanyaan saya. Jawaban darinya sungguh tak terkira.

“Pasti, Ak. Saya tidak pernah telat bayar PBB dan pajak motor saya.”

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara nasional tahun 2012 masih amat rendah. Tengoklah angka-angka berikut ini. Jumlah orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya sebanyak 20 juta. Ke dua puluh juta orang tersebut tidak semuanya membayar pajak. Data di Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan bahwa jumlah pembayar pajak hanya sebanyak 8,8 juta, atau 14,7 persen.

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kemenkeumham sebanyak 5 juta. Dari jumlah tersebut yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya sebanyak 1,9 juta. Berdasarkan data Ditjen Pajak pada tahun 2012 jumlah pembayar pajak sektor badan usaha sebanyak 520 ribu atau 10,4 persen.

Data di atas menggambarkan betapa kecil tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. Sebagai pembanding, tingkat kepatuhan Wajib Pajak Malaysia adalah 80 persen.

Lalu apa penyebab rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Indonesia. Secara umum belum terbangun trust dari masyarakat atas kegunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Tindak pidana korupsi menghantui mereka. Selain itu masyarakat juga belum sadar akan kegunaan uang pajak yang mereka bayarkan. Mereka tidak menyadari bahwa jalan, jembatan, subsidi pendidikan, subsidi energi, dan banyak lagi subsidi yang mereka nikmati berasal dari uang pajak yang mereka bayar sendiri.

Sosialisasi pajak masih harus ditingkatkan.

“Saya tidak pernah disuluh pajak, Ak”, ujar Pak Karsa, penjual makanan dan minuman itu.

“Hanya nurani yang membuat saya mau bayar pajak,”  pungkas pria beranak dua ini.

Sembari menikmati mie ayam dari warung sebelah saya punya keyakinan masih banyak pria bernurani seperti Pak Karsa. Dari sudut jalan Malabar harapan itu terang terbentang.

Pak Karsa tengah melayani pembelinya